Budaya Politik Indonesia

           Budaya Politik Indonesia - Indonesia memiliki anekaragam budaya. Budaya politik di adalah sebuah pola dari sebuah perilaku suatu masyarakat yang ada di dalam kehidupan benegara, pada penyelenggaraan administrasi negara, sistem politik pemerintahan, hukum negara, adat istiadat dalam masyarakt, serta kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat setiap harinya.

            Budaya politik di Indonesia merupakan sebuah cerminan dari sikap dengan ciri khas warga negara terhadap sebuah sistem politik. Manusia merupakan makhluk sosial, dan sering berinteraksi terhadap manusia lainnya sehingga tidak bisa lepas dengan yang namanya komunikasi. Hal ini dikatakan oleh Edward T. Hall, "bahwa Budaya adalah komunikasi" dan sebaliknya “Komunikasi adalah budaya”.

            Untuk mengetahui sejauh mana adanya kaitan budaya politik dalam komunikasi politik di Indonesia, pembahasan yang pertama adalah bagaimana menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik adalah sebuah sistem, nilai dan juga keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, adakalanya terdapat perbedaan dalam memandang budaya politik seperti antara pandangan masyarakat umum dengan para elitenya.

            Ada beberapa type mengenai budaya politik yang bersumber dari http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik diantaranya adalah :

Budaya politik yang di sebut dengab parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.

            Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.

Budaya Politik di Indonesia

Hirarki yang Tegar/Ketat

            Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

Kecendrungan Patronage

            Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik

            Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Ciri-ciri birokrasi modern:

            Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi

Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas.

Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya

Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

sumber: http://indonesia-liek.blogspot.com/2010/12/budaya-politik-indonesia.html